Majalah Medium Edisi No: 189

EDITORIAL

Elit Tidak Memberikan Tuntunan 

Tahun 2012 sudah berakhir. Ada banyak peristiwa yang terekam. Beberapa di antaranya menggoreskan catatan buruk yang perlu dievaluasi dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sepanjang  tahun 2012 banyak peristiwa yang menjadi perhatian publik. Misalnya konflik elite politik semakin tajam. Hiruk pikuk panggung elite politik belum juga surut dala perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Sementara disaat yang bersamaan, rakyat bergulat terus melawan kemiskinan dan konflik antar warga lantaran dinamika politik lokal (Baca : Pilkada). Prilaku tidak terpuji alias negatif elit politik selalu menghiasi berbagai media yang menjadi tiontonan rakyat.       

Baru saja Andi Mallarangeng mundur dari jabatan Menpora lantaran menyandang status tersangka dalam kasus korupsi Hambalang.  Sebentar lagi masyarakat akan menonton persidangan Andi Mallarangeng yang juga menjabat sebagai Sekjen Dewan Pembina PD, meskipun ia sudah mengundurkan diri begitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka.

Bekas Bendum PD, M. Nazaruddin juga sudah bersaksi tentang keterlibatan anak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi Sekjen PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus Hambalang. Setiap hari rakyat menyaksikan di media persidangan korupsi para elite PD seperti Nazaruddin, Wakil Sekjen Angelina Sondakh, dan anggota Dewan Pembina Hartati Mudaya Sudah jelas akibat dari semua itu pamor partai pimpinan Presiden Yudhoyono terus tergerus.

Sepanjang 2012, pemerintahan SBY  juga diwarnai dengan konflik antarinstitusi. Oktober lalu, kasus Irjen Djoko Susilo yang terlibat korupsi Rp 100 miliar proyek simulator SIM di Korlantas sempat memperuncing konflik antara KPK dan Polri. Sampai hari ini konflik pun mmasih diwarnai dengan tarik menarik penyidik antara Polri dan KPK.

Sekretaris Kabinet tidak mau ketinggalan melakukan manuver politik. November lalu Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan ke KPK tiga kementerian yang paling korup, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.

Dipo juga menyebut adanya dugaan penggelembungan anggaran yang dilakukan anggota DPR, Ketua Fraksi, dan staf ahli menteri yang berasal dari Partai Politik. Dipo juga telah mengeluarkan surat imbauan agar Kementerian dan BUMN menyudahi kongkalikong dengan DPR.

Manuver Dipo ini muncul setelah sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan 10 anggota DPR yang pernah terlibat memeras BUMN ke Badan Kehormatan DPR. DPR pun mengancam balik untuk melaporkan Dahlan ke polisi atas tudingan pencemaran nama baik. Dahlan pun kemudian meminta maaf.

Konflik juga terjadi antara Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Mensesneg secara emosional menanggapi pernyataan Mahfud tentang adanya mafia narkoba di lingkungan Istana.

Pernyataan Mahfud ini muncul lantaran grasi yang mendadak diberikan Presiden pada tersangka narkoba Meirika Franola (Ola) November lalu.  

Pada November, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dilanda konflik antara komisioner dan pejabat di KPU. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut sejumlah pejabat KPU melanggar kode etik. Dewan yang dipimpin Jimly Asshiddiqie ini merekomendasikan para pejabat itu dikembalikan ke institusi asalnya, yakni Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu para pejabat KPU menuding para komisioner tidak melakukan verifikasi parpol di tingkat kecamatan dan mempersoalkan keterlibatan LSM asing.

Tidak kalah penting pada November adalah pernyataan Ketua KPK Abraham Samad bahwa Wakil Presiden Boediono terlibat dalam bailout Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun. Ketua MK Mahfud MD menyatakan bahwa KPK memiliki kekuatan untuk memeriksa Boediono sebagai mantan Gubernur BI.

Pernyataan Samad mendorong semangat beberapa anggota DPR untuk mempersiapkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Namun hal itu kandas karena beberapa partai politik yang tadinya mendukung HMP, mundur teratur.

Itulah prilaku elit kita. Satu dengan yang lainnya tidak kompak dalam menjalankan tugas negara. Mereka lebih menyelamatkan kekuasannya masing-masing daripada berjuang untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Mereka sibuk konflik demi kekuasaan, rakyat sibuk mencari makan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Add caption

EDITORIAL

Tiga Tahun SBY-Boedino

Realitas atau Sekadar Statistik

 Masyarakat kebanyakan tidak ingin rumit dalam mengukur atau menghitung kinerja pemerintah. Ukurannya sederhana. Rakyat akan mengacu pada masalah kecukupan pangan, papan, sandang, jaminan kesehatan atau berobat murah, dan jaminan bagi pendidikan anak-anak.

 Masih ditambah lagi dengan pertanyaan soal asupan gizi keluarga, rasa aman atau ketertiban umum. Dan, faktor penting lain yang juga menjadi sorotan publik adalah masalah penegakan hukum yang berkeadilan atau kepastian hukum. Jadi, yang utama adalah aspek kesejahteraan.  

Kalau tolok ukurnya kesejahteraan rakyat, kinerja pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Boediono terbilang mengecewakan. Sebaliknya, jika acuannya data-data statistik menurut teori  ekonomi, SBY-Boediono masih mungkin diacungi jempol.

    Masalahnya adalah mana yang  ingin dilihat? Realitas kehidupan mayoritas rakyat atau sekadar memaknai data-data statistik versi Biro Pusat Statistik (BPS)? Saya memilih mengukur kinerja pemerintah dengan parameter kesejahteraan umum. Sebab, kesejahteraan itu langsung dirasakan. Kalkulasi tentang kesejahteraan boleh saja sarat akal-akalan, tetapi rasa atau nikmat kesejahteraan itu tak bisa berbohong.

Coba simak debat kandidat presiden Amerika Serikat baru-baru ini. Penantang dari Partai Republik Mitt Romney memojokan petahanan Partai Demokrat Barack Obama dengan isu tentang kegagalan Obama menciptakan lapangan kerja baru dan ketidakmampuan menurunkan harga BBM (bahan bakar minyak).

Dua isu ini adalah faktor tak terpisah untuk mengukur kesejahteraan. Jadi, di negara mana pun, kinerja pemerintah mudah dihitung dan dirasakan, tanpa harus menggunakan teori atau terminologi-terminologi ekonomi yang tidak familiar buat orang kebanyakan..

Karena takut sesat, saya tidak berani hanya mengandalkan data-data statistik untuk sekadar menyimpulkan maju mundurnya perkembangan kesejahteraan rakyat. Lebih akurat jika melihat dan merasakan bagaimana rakyat, per individu maupun kelompok, melakoni hidup keseharian mereka. Dengan cara seperti itu, kita bisa melihat langsung fakta dan realitas yang belum tentu tercermin dalam statistik. Sebab, di dunia nyata itu, kita bisa melihat komunitas tertentu yang bekerja sangat keras agar bisa terhindar dari kelaparan.

Komunitas yang lain masih berkutat untuk keluar dari level miskin. Sementara kelompok pekerja yang tidak berpenghasilan tetap berjibaku agar tetap mampu memenuhi kebutuhan minimum, termasuk menjaga kesehatan dan membiayai pendidikan anak-anak di sekolah negeri. Juga dari realitas itu, muncul Pertanyaan berikutnya; ada berapa banyak warga negara yang tinggal di pemukiman atau rumah tidak layak huni? Lalu, ada berapa banyak Balita dan orang dewasa menderita kurang gizi?  

Statistik resmi menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 6 persen per tahun. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI per 2012 sebesar 6,2%. Walaupun terjadi ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis utang di Eropa dan Amerika Serikat (AS), Pemerintah tahun ini tetap optimis dengan mematok pertumbuhan 6,7%,  lebih tinggi dari 2011 yang 6,5%.

Pertanyaannya, siapa saja yang menikmati pertumbuhan tinggi itu? Seberapa kuat pertumbuhan yang tinggi itu menciptakan lapangan kerja dan menaikkan daya beli pekerja? Mampukah pertumbuhan itu merespons masalah kemiskinan dan mengatasi masalah pangan, papan, kesehatan masyarakat dan jaminan pendidikan bagi semua anak usia belajar?